Untuk Pemerintah, Tolong Berhenti Membuat Kebijakan Konyol

Akhir-akhir ini kita sering sekali mendengar berita negatif soal pemerintah. Salah satu berita yang membuat saya gatal untuk menulis artikel ini adalah berita soal pelaksanaan subsidi KRL berbasis NIK yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Tentu saja berita ini mendapat sambutan negatif dari masyarakat. Lha gimana nggak negatif? Selama ini kita mengenal KRL sebagai transportasi jarak pendek yang murah meriah. KRL Komuter saat ini beroperasi di Jabodetabek dan Yogyakarta-Palur.

Sepanjang pengalaman saya menggunakan jasa KRL Lin Yogyakarta, tipe penumpang yang paling sering saya temui adalah golongan pelajar, mahasiswa dan pekerja. Kebanyakan mereka naik KRL karena memang tarifnya paling murah. Sekedar informasi kalau tarif KRL Lin Yogyakarta saat ini adalah 8 ribu, sementara untuk bus dari Solo ke Yogyakarta paling murah 22 ribu. Hampir tiga kali lipat. Sementara kalau kita cek tarif khusus KAJJ dari Solo ke Yogyakarta maupun sebaliknya adalah 30an ribu untuk kelas ekonomi, CMIIW.

Sangat jarang saya menemui golongan ekonomi atas naik KRL. Lagian mana ada golongan atas rela berdesakan di gerbong KRL yang kadang kalau penuh banget mau bergerak pun susah. Jadi alasan penggolongan tarif KRL berdasarkan NIK ini jelas gak masuk akal. Lagian selama ini kita sudah nyaman dengan sistem pembayaran KRL yang menggunakan e-money dan go-transit. Kalau dipaksa melakukan penggolongan tarif, otomatis akan mengubah sistem pembayaran yang telah berjalan, masyarakat yang sudah nyaman harus beradaptasi lagi.

Lagi pula dengan adanya penggolongan tarif malah akan membuat sebagian masyarakat meninggalkan transportasi umum dan beralih ke transportasi pribadi yang justru akan membuat kepadatan di arteri Solo-Yogyakarta. Oke lah tol Solo-Yogyakarta sudah dalam proses pembangunan, tapi apakah para penglaju bakalan menggunakan tol? Gak mungkin. Jadinya arteri Solo-Yogyakarta bakalan semakin padat. Misi pemerintah untuk menarik minat masyarakat beralih ke transportasi umum bakalan gagal. Atau jangan-jangan selama ini pemerintah nggak pernah tau situasi di dalam gerbong KRL seperti apa?

Saya berharap penggolongan tarif KRL ini tidak akan berjalan. Percayalah, semua orang yang naik KRL kalau ada uang lebih gak bakal mau berdesak-desakan di gerbong. Mereka terpaksa melakukannya karena memang hanya KRL yang tarifnya paling murah. Jadi kalau ada penggolongan tarif yang ada malah hanya membebani masyarakat. Sekali lagi pertanyaan untuk pemerintah, waras kan?

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Narendra, Setiap Kayuhannya Tersirat Keadilan Untuk Korban Kanjuruhan

Curahan Hati TKI Malaysia : Cowok Dianggap Suka Jajan, Cewek Dianggap Gampang Diajak Tidur

Kemiripan Melaka dengan Semarang, Yogyakarta dan Solo